KARIMUN — Anggota DPRD Provinsi Kepri, Raja Bakhtiar, menanggapi pertanyaan seorang wartawan terkait komposisi sebaran APBD Provinsi Kepri tahun 2023 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kepri.
Raja Bakhtiar mengatakan, komposisi sebaran dari APBD senilai Rp 800 miliar terbagi untuk Kota Batam sebesar Rp 236 miliar, untuk Kota Tanjung Pinang Rp 186 miliar, dan Kabupaten Karimun Rp 102 miliar.
Kemudian menyusul Kabupaten Natuna sebesar Rp 86,516 miliar, Bintan 73,913 miliar, Anambas 72,157 miliar dan Kabupaten Lingga sebesar Rp 43,210 miliar.
Melihat sebaran tersebut, Raja Bakhtiar menegaskan, jika sebaran itu sudah cukup proporsional dan dibagi secara profesional.
“APBD Kepri sebesar Rp 4,111 triliun itu relatif sangat kecil, apalagi untuk membiayai Provinsi Kepri yang merupakan Provinsi Kepulauan. Bagaimanapun juga dari APBD Kepri yang masih kecil ini, kita tetap alokasikan anggaran untuk seluruh kabupaten dan kota sesuai proyeksi pertahunnya. Kita pelan-pelan menutupi kesenjangan dan berusaha memeratakan pembangunan, sehingga tidak terlihat terlalu timpang antara daerah yang satu dengan yang lain,” kata Raja Bakhtiar, Minggu, 26 Februari 2023.
Kalaupun setiap tahunnya pembagian sebaran APBD di kabupaten dan kota ada yang mendapat porsi lebih besar dan sebaliknya, lanjut Raja Bakhtiar, hal tersebut bukan berarti Pemerintah Provinsi Kepri menganaktirikan sebuah daerah tertentu.
“Saya tegaskan tidak ada anak tiri atau anak kandung, semuanya diberi perhatian yang sama. Pemerintah Provinsi Kepri dalam membahas APBD itu bersama DPRD, dan di DPRD itu ada perwakilan dari seluruh Kabupaten dan Kota. Termasuk saya dari Dapil Karimun,” ungkap Bakhtiar.
Jika dilihat dari sebaran APBD Kepri pada tahun 2022 lalu, untuk Kota Tanjung Pinang sebesar Rp 302, 533 miliar.
Hal tersebut, menurut Bakhtiar masih dianggap wajar, karena Tanjung Pinang memang harus dibenahi sebagai ibukota Provinsi Kepri.
Setelah Tanjung Pinang menyusul Kota Batam, dengan sebaran APBD di 2022 sebesar Rp 235,790 miliar, kemudian Karimun Rp 105,950 miliar, Bintan Rp 78,196 miliar, Lingga Rp 65,517 miliar, Natuna Rp 55,762 miliar dan Anambas Rp 38, 545 miliar.
Tanpa mendeskreditkan siapapun, Bakhtiar kembali menegaskan, jika Kepri sudah berjalan kondusif. Bakhtiar minta jangan ada pihak-pihak yang berstatment, yang justru statmennya itu bernada provokatif dan bisa merusak kondusifitas antar daerah.
“Kita juga menghimbau agar wartawan tidak menulis sesuatu yang cenderung bisa memecahbelah antar daerah. Mari kita jaga bersama-sama Kepri yang sudah kondusif ini. Jika bukan kita yang menjaga Kepri ini, siapa lagi,” pinta Raja Bakhtiar lagi.
Walaupun APBD Kepri kecil, hanya Rp 4,111 triliun dan sangat jauh dari kata cukup untuk membangun 7 (tujuh) kabupaten dan kota yang ada, namun Raja Bakhtiar mengapresiasi apa yang dilakukan Gubernur Kepri H Ansar Ahmad selama dua tahin ini.
Dimana untuk mencukupi APBD yang kecil, Gubernur juga getol menjolok dana pusat guna menutupi kekurangan anggaran yang ada.
“Termasuk Gubernur menjolok anggaran ke Pemerintah Pusat untuk menggesa percepatan perpanjangan Bandara Karimun dan beberapa proyek lainnya yang ada di Karimun,” tegasnya.
Masih kata Bakhtiar, pada tahun 2022 lalu, Pemprov Kepri harus rajin mendatangi berbagai Kementerian di Pemerintah Pusat untuk mencari dana yang bersumber dari APBN guna membangun Kepri.
Dan hasilnya di tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan APBN hingga sebesar Rp 15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau atau meningkat sebesar 11,19 persen dibandingkan alokasi tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 14,30 triliun.
Alokasi sebesar Rp 15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 7,97 triliun dan dana transfer sebesar Rp 7,95 triliun, sehingga masing-masing menempati porsi alokasi 50 persen.
Pembangunan infrastruktur pun mulai terlihat. Hal ini dibuktikan dari berbagai proyek strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022.
Diantaranya, pembangunan Jalan di Natuna, Amanitas, Karimun, Lingga, pembangunan Ponton HDPE di Natuna, Lingga & Bintan, pembangunan ponton di Sedanau, Tanjung Buton dan Tambelan, pembangunan lanjutan Jembatan Marok Tua di Lingga, dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan Natuna.
“Kita harus menyadari, bahwa Kota Tanjung Pinang adalah ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Dan jujur, baru sekarang inilah Kota Tanjung Pinang mendapat perhatian lebih agar bisa menunjukkan eksistensinya sebagai Ibukota Provinsi Kepri,” kata Bakhtiar.
Kota Tanjung Pinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepri telah dipermak wajahnya oleh Pemprov Kepri untuk menunjukkan kewibawaan Tanjung Pinang.
Pemerintah Provinsi Kepri melakukan berbagai pengerjaan infrastruktur di Bumi Segantang Lada tersebut, yaitu pembangunan flyover Basuki Rahmat Dompak Tanjung Pinang, pembangunan Median Jalan Bandara RHF Tanjung Pinang, pembangunan Integrasi Pelantar 1 dan Pelantar 2 Tanjung Pinang, penataan Jalan Merdeka dan Kota Tua, pembangunan Etalase Dekranasda, pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu, pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjung Pinang, penataan Jalan Kawasan Ibukota Tanjung Pinang di Dompak, dan pembangunan Gedung PGRI Provinsi Kepri.
Untuk itu, Raja Bakhtiar, mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk menjaga kondusifitas daerah yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik di seluruh kabupaten dan kota. Terlebih di Kabupaten Karimun yang bermottokan “Negeri Berazam”.
“Saya duduk di DPRD Kepri dari Dapil Karimun. Masyarakat Karimun terkenal guyup, rukun dan kehidupan sosial masyarakatnya juga sangat bagus. Toleransi dan moderasi antar umat beragama, antar suku dan antar etnis juga terjaga dengan baik selama ini,” pungkas Raja Bakhtiar. ***
(red)
